Jumat, 03 Mei 2013
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T atas limpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Kebijakan Publik ini dengan judul: “Evaluasi Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan” yang dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada jujungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yaitu Islam.
Penutup dari kata pengantar penelitian ini semoga hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan juga rekemondasi bagi instansi pemerintahan terkait hasil penelitian ini dan juga sumbangan pemikiran bagi BKBPM Kota Malang tentang proses berjalannya program PNPM Mandiri Perkotaan oleh masyarakat Kota Malang.
Malang, 18 Desember 2012
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.............................................................................................. 1
KATA PENGANTAR............................................................................................ 2
DAFTAR ISI........................................................................................................... 3
ISI
A. Latar Belakang........................................................................................ 4
B. Rumusan Masalah................................................................................... 5
C. Tujuan Penelitian..................................................................................... 5
D. Manfaat Penelitian.................................................................................. 5
E. Deskripsi Institusi.................................................................................... 6
F. Hasil dan Analisa..................................................................................... 6
G. Penutup................................................................................................... 9
A. Latar Belakang
Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak secara bersama-sama dan koordinasi dengan baik. Namun, pemecahan permasalahan tersebut selama ini cenderung tidak berkelanjutan. Peranan dari masyarakat juga belum maksimal. Partisipasi masyarakat yang dapat menjadi sumber penting dalam pemberdayaan dan pemecahan masalah kemiskinan juga mulai luntur. untuk itu diperlukan perubahan yang menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) mulai tahun 2007. Melalui PNPM-Mandiri dirumuskan kembali berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses partisipatif, pembentukan kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin agar dapat diberdayakan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek penanggulangan kemiskinan.
Dengan adanya berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan PNPM-Mandiri, pembangunan diharapkan dapat diperluas ke daerah-daerah terpencil. Proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM-Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian PNPM-Mandiri itu sendiri. Pelaksanaan PNPM-Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu indonesia mencapai target-target tersebut.
Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu.
Peranan pemberian pinjaman dana bergulir terhadap pendapatan masyarakat dinilai sangat penting bagi masyarakat, maka perlu pengkajian dari bebagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan dari usaha ekonomi produktif masyarakat. Karena dengan keberhasilan usaha ekonomi produktifnya akan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat keluar dari masalah kemiskinan dan akan terwujudnya masyarakat madani yang maju, mandiri dan sejahtera.
Dengan demikian, peneliti tertarik mengambil judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan” karena saat ini banyak desa-desa yang sedang berkembang belum bisa memanfaatkan dan memberdayakan potensi masyarakatnya dengan baik, sehingga disini kita melihat dan tentu dengan literatur dengan melakukan dialog dengan beberapa orang dalam perangkat desa tersebut dan masyarakat yang tentunya menjadi pelaku untuk upaya tersebut. Sehingga dengan literatur tersebut menurut kami Pemerintah dapat memaksimalkan pelaksanaan program – programnya.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan bagaimanakah pelaksanaan PNPM-Mandiri Pedesaan di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
C. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah dan latar belakang di atas, yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan PNPM-Mandiri Pedesaan di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
D. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi dalam bentuk informasi dan pengetahuan, terutama bagi mereka yang tertarik terhadap permasalahan penanggulangan kemiskinan serta program dan upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan.
2. Secara Praktis
Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi Kepala Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang tentang langkah-langkah strategis dalam melaksanakan fungsinya untuk dapat mensejahterakan warganya melalui PNPM-Mandiri.
E. Deskripsi Institusi
Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan, untuk mendapatkan informasi serta data-data yang diperlukan oleh peneliti untuk menunjang penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang terletak di perbatasan antara kota Malang dan kota Batu. Lokasi penelitian ini digunakan oleh peneliti dengan pertimbangan kemudahan akses informasi data dan subyek utama penelitian dilakukan.
F. Hasil dan Analisa
Pelaksanaan PNPM-Mandiri tahun 2007 dimulai dengan dua program pemberdayaan masyarakat, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pemberdayaan masyarakat di pedesaan dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Mulai tahun 2008 PNPM-Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik, dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM juga diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai sektor.
Program Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representative, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial masyarakat mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi kemitraan masyarakat dengan pemerintah dan kelompok peduli setempat.
Penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh, maka PNPM-Mandiri memberikan bantuan untuk masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pendampingan dan bantuan dana. Bantuan pendampingan ini diwujudkan dalam penugasan konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasioanal untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu merencanakan dan melaksanakan program masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di desa/kelurahan masing-masing. Di dalam proses pendampingan akan ada pelatihan yang akan dilakukan kepada masyarakat untuk menambah ketrampilan dan pelaksanaan kerja. Untuk melihat efektivitas program pelatihan masyarakat, konsultan dan fasilitator PNPM-Mandiri perlu melakukan penilain terhadap perubahan sikap dan ketrampilan masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mengikuti pelatihan. Persoalan yang sering timbul dalam pelatihan yang dilakukan PNPM-Mandiri seringkali masyarakat belum mengerti arti penting dari pelatihan dalam mengelola ekonomi rumah tangga. Dengan memahami pengelolaan ekonomi keuangan rumah tangga dengan baik sebuah keluarga akan mudah untuk mengatur kebutuhannya, karena ia akan memperhitungkan setiap rupiah yang dikeluarkannya. Sedangkan bantuan dana akan diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Masyrakat (BLM). BLM ini bersifat stimulant dan sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih dengan mencoba melaksanakan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan.
Pada dasarnya penggunaan dana BLM dapat digunakan secara luwes dengan berpedoman kepada PJM Pronangkis (perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan), pemberdayaan aspek tridaya dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya dapat benar-benar memberikan manfaat berkurangnya kemiskinan di kelurahan/ desa yang bersangkutan. Penggunaan dana BLM digunakan untuk kegiatan tridaya yang terdiri dari komponen kegiatan lingkungan, komponen kegiatan sosial dan komponen kegiatan ekonomi yang didalamnya terdapat pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat.
Pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin merupakan salah satu upaya dalam PNPM-Mandiri untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin agar bisa terlepas dari kemiskinannya. Pinjaman bergulir diberikan untuk membantu kegiatan yang bersifat produktif dalam rangka menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja. Pinjaman dapat juga dugunakan untuk memulai usaha baru yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, kesopanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat miskin diberikan langsung kepada masyarakat melalui badan keswadayaan masyarakat (BKM) di masing-masing desa. Pemberian pinjaman bergulir tidak diberikan kepada setiap keluarga yang ada di setiap desa tapi BKM dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang ada di masing-masing desa yang menilai layak atau tidaknya masyarakat tersebut diberi pinjaman dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor budaya, pribadi, sosial, dan psikologis masyarakat.
Besar pinjaman mula-mula ditentukan maksimal Rp. 500.000,- per orang, namun disesuaikan dengan kemampuan membayar kembali peminjam. Artinya bahwa besar pinjaman pertama tersebut bisa lebih rendah dari Rp. 500.000,- apabila berdasarkan penilaian kemampuan membayar kembali yang bersangkutan memang hanya sebesar itu. pinjaman berikutnya tergantung pada catatan pembayaran kembali dan kemampuan dana UPK, dapat diberikan pinajaman yang lebih besar, memperoleh pinjaman kembali lebih cepat dari daftar tunggu yang lain karena pembayaran kembalinya lebih baik atau diberi pinjaman yang sama dengan jasa pinjaman yang lebih rendah. Kebijakan ini diatur oleh BKM.
Pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat masih dianggap oleh masyarakat seperti pemberian-pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sering dianggap hangus oleh masyarakat dan masyarakat juga tidak perlu membuat laporan pembukuan dalam usaha ekonomi produktifnya, maka akan sulit untuk mengukur keberhasilan pinjaman dana bergulir tersebut.
G. Penutup
1. Kesimpulan
Dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sangat bermanfaat bagi warga di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Dengan bantuan pinjaman dana bergulir dari pemerintah yang awalnya sebesar Rp. 500.000 dapat menambah penghasilan pendapatan warga di desa tersebut. Dana bergulir dari pemerintah banyak digunakan warga sebagai modal dalam berwirausaha.
Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representative, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial masyarakat.
2. Saran
Pemberian pinjaman tentu saja tidak cukup untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maka dari itu perlu diadakan pelatihan yang bermanfaat bagi masyarakat agar dana yang dipinjam dapat memaksimalkan hasil usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pemerintah juga perlu menyiapkan adanya fasilitator yang secara langsung berhadapan dengan permasalahan yang dihadapi oleh penerima dana dari PNPM-Mandiri, dan juga adanya konsultan yang dapat memberikan arahan kepada masyarakat yang menerima bantuan tersebut sehingga program ini benar-benar berjalan dengan efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
